Rahmad Pribadi Direktur SDM & Umum PT Petrokimia Gresik berkesempatan menjadi pembicara dalam Seminar Nasional “Pemetaan Kualitas Tanah di Indonesia Untuk Mendukung Swasembada Pangan Nasional”, diselenggarakan di Bale Sawala Universitas Padjadjaran Bandung (19/08/2016).
Hadir pula sebagai pembicara dalam seminar dan diskusi tersebut adalah Pimpinan Komisi IV DPR-RI Dr Ir Herman Khaeron MSi, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Dr Ir Muhammad Syakir MS, Direktur Pupuk dan Pestisida Dirjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian Dr Ir Muhrizal Sarwani MSc, Guru Besar Bidang Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan Universitas Padjajaran Prof Dr Ir Hidayat Salim MS.
Permasalahan yang diangkat dalam event tersebut adalah bahwa telah terjadi peningkatan luasan lahan kritis di Indonesia dari tahun 1992 sebesar 18 juta ha menjadi 38,6 juta ha di tahun 2002 (BPS, 2002). Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan karena mengganggu produktivitas hasil pertanian dan dianggap sebagai salah satu ancaman utama bagi target swasembada pangan nasional (padi, jagung, kedelai) yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2018.
Herman Khaeron, Pimpinan Komisi IV DPR-RI yang hadir sebagai keynote speech mengutarakan bahwa pemerintah telah menyusun langkah strategis dan kongkrit untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan mengesahkan sejumlah undang-undang, guna mendukung pertanian berkelanjutan serta konservasi tanah dan air di Indonesia. “Namun hal ini harus menjadi usaha kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, penyuluh pertanian, hingga petani, juga masyarakat,” tambahnya.
Herman juga menegaskan bahwa untuk subsidi pupuk, Pemerintah menganggarkan biaya yang tidak sedikit. Dalam setahun APBN 2016 telah mengucurkan sebanyak Rp 31 triliun. Selain penyerapan anggaran mensubsidi pupuk, Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk subsidi benih sebesar Rp 1 triliun.
Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Muhammad Syakir mengutarakan bahwa sumber daya lahan Indonesia terus menciut akibat konversi dan degradasi yang disebabkan oleh sistem pengelolaan yang tidak baik.
"Dengan kondisi demikian, maka ada tiga hal yang perlu dilakukan untuk merealisasikan swasembada pangan, yaitu intensifikasi di lahan pertanian eksisting, perluasan lahan, dan pengendalian konversi lahan pertanian, termasuk perbaikan pemupukan menuju pemupukan berimbang,” ujar Syakir.
Sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional, Pemerintah sendiri terus mendorong peningkatan penggunaan pupuk organik dalam konsep pemupukan berimbang. Pemupukan berimbang merupakan pemberian pupuk bagi tanaman dengan mempertimbangkan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
Sayangnya, salah satu permasalahan pemupukan berimbang adalah saat ini masih terdapat persepsi yang tidak sesuai di kalangan petani bahwa penggunaan pupuk berimbang akan mengurangi produktivitas.
Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian, Muhrizal Sarwani menyatakan bahwa salah satu peran terpenting dipegang oleh penyuluh pertanian.
"Penyuluh haruslah dibekali dengan informasi dan pengetahuan yang benar mengenai pemupukan berimbang. Mereka adalah garda terdepan dalam memberikan pendidikan kepada petani mengenai praktik pertanian yang baik. Sehingga, saat mengisi RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) para petani sudah mengalokasikan kebutuhan pupuk sesuai prinsip pemupukan berimbang," jelas Muhrizal
Hidayat Salim, Guru Besar Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Universitas Padjadjaran dalam diskusi mengatakan bahwa pemupukan berimbang memiliki dua manfaat utama. Pertama, meningkatkan hasil pertanian dan yang kedua memperbaiki kesehatan tanah.
Pemakaian pupuk berimbang oleh para petani juga mendapatkan dukungan dari para pelaku industri. Direktur SDM & Umum PG Rahmad Pribadi mengatakan, saat ini pihaknya menggenjot penggunaan pupuk organik. Terlebih, saat ini pemerintah menggalakkan pemakaian penyubur lahan yang relatif ramah lingkungan.
"Dari total kapasitas produksi, untuk pupuk organik ini kita bisa membuat sebanyak 2,2 juta ton/tahun. Namun, alokasi penugasan pupuk organik ini masih sedikit. Untuk tahun 2016, alokasi subsidi pupuk organik hanya sekitar 680 ribu ton," kata Rahmad Pribadi.
Menurut Rahmad Pribadi, saat ini kondisi lahan pertanian di Tanah Air rata-rata dikatakan 'sakit'. Pasalnya, kandungan C organiknya masih rendah. Tingkatnya hanya 1,5%, atau jauh dari kondisi ideal C organik yang harus mencapai 5%.
Untuk itu, para petani dianjurkan untuk menggunakan pupuk organik yang sesuai dengan standar pemerintah, seperti Petroganik, pupuk organik bersubsidi. Petroganik memiliki lima keunggulan yaitu bahan baku yang kaya manfaat, berbentuk granul, bebas gulma dan bakteri jahat, kadar air rendah dan sesuai dengan Permentan No 7 tahun 2011. Terlebih, dengan penggunaan pupuk berimbang ini relatif menaikkan produksi hingga 15-20%. Kisarannya naik sekitar 1-1,5 toh/ha. Pupuk organik Petroganik diproduksi PG sejak tahun 2008. Sebelumnya, PG hanya memproduksi pupuk tunggal dan pupuk majemuk untuk kebutuhan penyubur lahan pertanian.
"Sebagai salah satu produsen pupuk di Indonesia, Petrokimia Gresik melakukan dua tindakan nyata yaitu memfasilitasi proses regenerasi petani muda melalui gerakan Taruna Petro PATRA, dan mendorong petani menerapkan pemupukan berimbang. Kegiatan demplot (demonstration plot) yang telah dilakukan di berbagai daerah, memberikan bukti nyata kepada para petani bahwa pemupukan berimbang dapat membantu meningkatkan hasil panen,” ungkap Rahmad Pribadi.
“PT Petrokimia Gresik juga siap mengemban amanah dari Pemerintah untuk kembali menyuburkan dan menyehatkan Bumi Pertiwi melalui alokasi pupuk organik”, tambahnya.
Penyelenggaraan seminar nasional bertema Pencapaian Kedaulatan Pangan ini mendapat respon positif dari Rektor Unpad Tri Hanggono Ahmad. Menurutnya, seminar ini merupakan wujud dari konsep Pentahelix, kolaborasi antara akademisi, pelaku bisnis, komunitas, birokrasi, dan media untuk mengatasi masalah yang berkembang di masyarakat. Yehezkiel/isp.-
