GRESIK - Kementerian Pertanian (Kementan) menghadapi kendala lapangan untuk mewujudkan petani mandiri melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 2016. Petani sulit menerima asuransi.
"Kalau berhadapan dengan perusahaan, enak. Tapi memberikan pemahaman asuransi kepada petani tidak mudah," ujar Mulyadi Hendiawan, Direktur Pembiayaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Sarana dan Prasarana (PSP) Kementan, saat memberikan sosialisasi AUPT di Ruang Ken Deses, Graha PT Petrokimia Gresik (PG), Kamis (4/2/2016).
Karena itu dia berterimakasih kepada PG. Melalui Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K), PG menjadi pioner menyukseskan program AUPT.
"Sebelumnya ada bantuan padi puso Rp 3,6 juta per hektare jika gagal panen. Tapi karena rawan penyimpangan, dinaikkan kelasnya dengan pola asuransi pertanian," ungkapnya.
Menurut dia, mengubah pola pikir petani lah yang susah. "Jika biasanya menerima bantuan, ini diminta membayar premi Rp36 ribu per hektare satu kali tanam," terangnya.
Harga pertanggungannya Rp 6 juta per hektare. Premi yang harus dibayar, sebenarnya 3 persen, atau Rp 180 ribu. "Hanya 20 persen yang harus ditanggung petani, sedangkan 80 persen lebihnya atau Rp 144 ribu disubsidi pemerintah," jelasnya.
"Asuransi dapat diklaim jika padi mengalami kerusakan fisik akibat banjir, kekeringan, dan gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan)," imbuhnya.
Sedangkan, Dedi Mawardi, Ketua GP3K PG menjelaslan, GP3K memiliki jaringan hingga ke tingkat petani dengan luas lahan 250 hektare di Jawa Timur. "Jika selama ini GP3K memberikan sosialisasi pemupukan berimbang, kita nanti juga akan memberikan pemahaman pentingnya asuransi bagi petani," ujarnya.
Peran dari GP3K dalam menyukseskan AUPT akan menjadi konsep yang ada di Kementan. "Karena kita adalah pioner," tandasnya.
Jaringan GP3K nanti akan menjadi pelaksana lapangan untuk AUPT bersama Jasindo. "Prosesnya sangat mudah, memang nanti dibatasi satu petani maksimal mengikutkan dua hektare tanamannya untuk asuransi. Karena kita punya data hingga tingkat penggarap lahan, data ini yang akan menjadi dasar pendaftaran, tidak perlu sertifikat," urainya.
Sementara itu, Rachmad Pribadi, Direktur Sumber
Daya Manusia (SDM) dan Umum PG menyambut baik program dari Kementan. "Kami
siap mendukung, karena ini juga demi kesejahteraan petani," tandasnya.*. Faisal Alfarokhi
