Bisnis.com, BANDUNG—Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat meminta pemerintah memfasilitasi regenerasi petani dengan menghasilkan kebijakan pertanian yang inovatif.
Ketua HKTI Jabar Entang Sastraatmaja menyatakan selama ini kebijakan pemerintah masih tidak tepat sasaran sehingga regenerasi petani semakin sulit karena pekerjaan ini tidak lagi menarik bagi pemuda.
“Oleh karena itu pemerintah harus membuat kebijakan yang inovatif sehingga regenerasi petani tidak hanya sebatas menanam tanaman dan memproduksi, tetapi menjadi ahli dalam bidang pertanian seperti meneliti padi dan lainnya,” katanya kepada Bisnis.com, Minggu (7/9/2014).
Dia mengatakan prioritas pembekalan wawasan dan penyuluhan saat ini harus diberikan kepada petani berusia muda. Dengan cara ini, katanya, dinilai bagian dari upaya regenerasi petani. "Regenerasi petani harus didorong agar gaya bertani bisa berubah dari tradisional menjadi sistem bertani yang lebih maju," ujarnya.
Melihat kondisi tersebut, pemerintah harus menyasar petani muda untuk mengembangkan teknik bertani yang baru.
Dia menjelakan pembekalan yang diberikan kepada petani berupa teknis bertani yang benar. Petani muda juga diberikan teknik pemasaran sehingga hal tersebut akan bermuara pada petani yang berwirausaha. "Kami ingin petani muda menjadi wirausaha pertanian, bukan menjadi buruh tani," katanya.
Dia menjelaskan kurangnya regenerasi petani menyebabkan Indonesia terancam krisis pangan terutama untuk tanaman padi.
Selain itu, pemerintah daerah harus membuat perwal dan perbup tentang pengendalian alih fungsi lahan. Karena selama ini adanya otonomi sebagian besar daerah dengan mudah mengubah aturan. "Percuma ada undang-undang dan perda jika tidak ada perbup atau perwal. Karena aplikasi di lapangan harus itu aturanya ," ujarnya. (Adi Ginanjar Maulana/Dimas Waradhitya)
