Bisnis.com, JEMBER - Pemerintah melakukan sinergi BUMN antara perkebunan, perbankan dan pupuk seiring dengan target peningkatan protas atau produktivitas lahan petani tebu yang mencapai 100 ton/ha pada tahun depan.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengakui kondisi lahan perkebunan tebu pada tahun ini mengalami kemerosotan akibat anomali cuaca. Pada musim tanam tahun ini pun mengalami keterlambatan yakni baru dimulai pada November 2017.
"Tahun ini memang produktivitasnya rendah karena curah hujan yang tinggi dan juga ada kendala pupuk non subsidi yang ternyata sulit diperoleh di daerah karena tidak ada pasokan atau harus beli di pabriknya sehingga pemberian pupuk menjadi terlambat," jelasnya seusai sesi penanaman tebu perdana 2017 di Kebun Mumbul Jember, Rabu (15/11/2017).
Dia menjelaskan, sinergi BUMN dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU antara PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI sebagai pemilik pabrik gula (PG) dan PTPN XII sebagai pemilik lahan di Mumbul Jember yang akan dimanfaatkan oleh Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) untuk menanam tebu.
Selain itu, sinergi juga dilakukan dengan PT Petrokimia Gresik sebagai penyedia pupuk non subsidi, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni BNI, BRI dan Bank Mandiri sebagai penyedia modal usaha yang sebelumnya telah dilakukan.
"Dalam hal penyediaan pupuk, Petrokimia nanti bekerja sama dengan distributor di daerah untuk menyuplai pupuknya agar tidak ada lagi keterlambatan. Sinergi seperti ini akan dilakukan dengan BUMN perkebunan lainnya," jelas Rini.
Adapun tahun ini produktivitas lahan tebu secara nasional masih sekitar 80 ton/ha dengan total luas lahan 475.000 ha.
Sedangkan rendemen rerata hanya 7,5% sehingga hanya mampu menghasilkan produksi gula 2,3 juta ton. Tahun ini, pemerintah pun menargetkan rendemen tebu bisa meningkat di atas 8%.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Petrokimia Gresik, Nugroho Christijanto mengatakan untuk tahap pertama Petrokimia akan menjalin kerja sama dengan 8 distributor di Jatim terutama wilayah Jember hingga Banyuwangi.
"Teknis pendistribusian pupuk non subsidi nantinya kita komunikasikan dulu dengan masing-masing pabrik gula atau PTPN sebagai penjamin modal usaha (pembelian pupuk) lalu menghitung kebutuhannya, baru kita kirimkan pupuk ke distributornya," jelasnya.
Direktur PTPN XI, M. Cholidi menambahkan terkait penebusan pupuk yang harus dibayar di muka, kontrak pembayaran dijamin oleh pabrik gula di bawah manajemen PTPN XI sehingga akan memudahkan petani tebu rakyat karena tidak perlu membayar di awal.
"Kami sebagai penjamin off taker atas kredit komersial perbankan yakin dengan cara seperti ini akan meningkatkan produksi tebu petani, karena kunci keberhasilan produktivitas tebu adalah proses tanam dan pemupukannya," ujarnya. Editor : Rustam Agus
