JAKARTA – Kebutuhan industri akan tenaga kerja yang terampil dan memiliki kompetensi yang baik semakin tinggi. Apalagi di tengah era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), mempersiapkan lulusan yang kompeten dan siap kerja sesuai kebutuhan merupakan hal yang wajib. Untuk itu pemerintah mendorong hal ini dengan menjalin komitmen bersama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara lima menteri yaitu Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Hanif Dakhiri, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN, Rini Soemarno.
Penandatanganan ini dalam rangka Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Berbasis Kompetensi yang tepat sasaran dengan industri.
Pendatanganan yang dilakukan di Ruang Garuda Kementerian Perindustrian pada Selasa (29/11) disaksikan langsung oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, dan Menko Perekonomian, Darmin Nasution.
Nota Kesepahaman Kerjasama tersebut sudah dikonsolidasikan sebelumnya, melalui berbagai pertemuan dan telah disepakati oleh seluruh wakil dari Kementerian.
“Pembangunan industri yang utama adalah membangun manusia yang terampil dan siap bekerja dibidang industri, karena ini akan meningkatkan daya saing,” ujar Menperin, Airlangga Hartato.
Ruang lingkup nota kesepahaman sendiri meliputi antara lain: (i) membangun pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi; (ii) restrukturisasi program keahlian dan kurikulum sesuai kebutuhan industri; (iii) pembangunan infrastuktur fasilitasi industri untuk praktek kerja, dan atau pemagangan bagi siswa dan guru atau dosen; (iv) fasilitasi industri mempersiapkan workshop dan infrastruktur; (v) peningkatan kompetensi guru dan dosen melalui pemagangan di industri; serta (vi) peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan kejuruan.
Sementara itu, dilakukan pula perjanjian kerjasama antara SMK dengan perusahaan atau industri, sebagai langkah konkrit ‘link and match’ (sasaran tepat guna) antara keduanya. Tujuannya sendiri adalah untuk mendorong keterlibatan industri dalam pengembangan SMK.
Sebagai pilot projet, terdapat 3 perusahaan industri dan 20 SMK yang melakukan kerjasama yakni: (i) PT PETROKIMIA GRESIK yang memberikan bantuan pada tujuh SMK di wilayah Jawa Timur; (ii) PT ASTRAHONDA MOTOR ke sembilan SMK di wilayah Banten dan Sulawesi Selatan; dan (iii) PT POLYTHAMA PROPINDO ke empat SMK di wilayah Indramayu dan Cirebon.
Sebelumnya semua pihak sudah difasilitasi, guna menyepakati ruang lingkup kerjasama yang meliputi: (i) pembangunan infrastruktur SMK; (ii) pengembangan kurikulum praktek kerja industri dan magang bagi siswa dan guru; (iii) penyediaan tenaga kerja instruktur dari industri; serta (iv) fasilitasi workshop dan teaching factory bagi SMK.
Selain itu, industri lain yang turut memberikan dukungannya adalah PT. SUZUKI INDOMOBIL yang memberikan hibah berupa tiga unit mobil untuk praktek kerja pendidikan siswa dan mahasiswa pada unit pendidikan Kementerian Perindustrian.
Kerjasama ini merupakan perwujudan dari arahan Presiden Jokowi untuk memulai apa yang sudah dilakukan oleh bangsa lain, bahwa pendidikan vokasi sangat penting untuk bisa mengejar program-program prioritas pemerintah.
Menko PMK menegaskan bahwa kerjasama ini bertujuan agar anak-anak Indonesia bisa turut serta dalam pembangunan.
Diperlukan komitmen yang bukan sebatas penandatanganan dari lima Menteri saja. Harapannya akan ada realisasi yang kongkrit antara industri dan pendidikan vokasional.
“Saya harapkan tindak lanjut dari penandatanganan ini dapat dilakukan secara kompak di seluruh kementerian sampai dengan level dibawahnya. Karena seringkali para Menteri sudah berkomitmen, tapi ternyata di bawahnya tidak berjalan sesuai dengan harapan. Untuk itu, semua jajaran harus terus berkoordinasi dan memegang komitmen tersebut,” imbuhnya. (APS)
